Sultra.Sultratoday- Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ) 2020 sempat memanas , rapat gabungan Komisi DPRD Sultra ini digelar bersama pimpinan OPD diruang rapat Toronipa Gedung A Sekretaris dewan 5-6 Juli 2021. Kegiatan ini dihadiri sejumlah komisi dan 19 Anggota DPR yang hadir.
Meskipun tengah mencapai mufakat bersama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menutup rapat tersebut, yang dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), keputusan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas beberapa permasalahan yang harus dibenahi pada rapat Pansus selanjutnya.
Lebih lanjut, oleh anggota Dewan beberapa komisi mengungkapkan, permasalahan ditahun sebelumnya masih menyisahkan beberapa persoalan , selain kebutuhan biaya penanganan covid-19, dan belum terealisasinya pembayaran intensif Nakes RS Bahteramas tahun 2020 , perbaikan infrastruktur dan maladministrasi dalam pekerjaan Proyek menjadi sorotan dalam rapat ini.
“ jalan maligano ronta pak mau putus pak kadis, jalan itu banyak longsor, jalan ini ada dua titik yang dikerjakan tahun 2020, kalau pemeliharaannya belum cair , mungkin bisa diproses, sekarang lewat satu mobilpun susah, untung saat ini kita dibantu kabupaten butur dengan standbay mobilisasi alat berat, ujar Anggota DPR Nasdem Tariala dalam rapat , Selasa (06/07).
Sementara itu, oleh komisi terkait juga mengungkapkan kebutuhan penganggaran penanganan Pandemi Covid-19 juga harus menjadi perhatian khusus, terlebih dalam masa PPKM saat ini, kebutuhan ventilator dan pemenuhan obat serta penambahan ruang isolasi harus segera terealisasi.
“ terkait inikan, ada ledakan terkait pasien covid-19 saat ini, apakah nakesnya bapak cukupnda, jika ada penambahan segera ini harus dikoordinasi kepada pemerintah setempat,” ujar Fajar Ishak dari partai Hanura, saat rapat LKPJ. (06/07).
Selain pemenuhan kebutuhan penanganan covid, sorotan perbaikan dibeberapa sektor juga masih membutuhkan penanganan lanjutan, diantaranya sektor infrastruktur, pertanian, perikanan dan sektor parawisata.
“ dan kegiatan tahun 2020 bukan hanya covid, ada infrastruktur , ada pertanian, ada perikanan, ada parawisata, terutama sektor parawisata juga harus dilihat pak, terutama komisi empat, nanti kita akan bahas, pendalamannya nanti dipansus, ”, ujar wakil ketua DPR Nursalam lada saat memimpin rapat.
Melihat hal tersebut, mewakili fraksi partai nasdem sudarmanto juga berharap kepada pimpinan OPD setempat, secara maksimal dapat memperbaiki permasalahan tersebut agar tidak terjadi di tahun berikutnya.
“ alhamdullilah, dua hari kita duduk bersama membahas tentang LKPJ Tahun 2020 propinsi sulawesi tenggara, pada prinsipnya bahwa apa yang terjadi selama dua hari ini, ketika kami mendengar , melihat, bahwa ternyata ada beberapa hal, yang menjadi kendala yang belum bisa diberikan penjelasan secara utuh dari teman teman OPD, khususnya dari rekomendasi BPK itu sendiri,makanya dari itu kami dari fraksi partai nasdem, pada dasarnya karena ini untuk adalah kebaikan kita bersama, khususnya rakyat sultra, supaya kejadian di 2020 tidak terjadi lagi di 2021,” , ujar sudarmanto dalam pandangan fraksinya diakhir penutupan rapat LKPJ 2020. (R)
