Sultra.SultraToday.co.id – Sengketa batas diwilayah perairan Laut Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara masih bergulir.
Polemik Pulau Kakabia atau dengan nama lain Kawikawia yang berada di Lautan Flores tersebut, kini sedang dalam mediasi oleh Kementrian Dalam Negri (Kemendagri).
Mediasi ini telah digelar dalam rapat yang dilaksanakan di ruang Rapat Direktorat Toponimi dan Batas Daerah pada Kamis, 01 Oktober 2020, pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 180/1839/B.Pem Otda, tertanggal 10 Maret 2020, Perihal memohon kepastian hukum atas Pulau Kakabia.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( MKRI) menyatakan bahwa “ Pulau Kakabia masuk dalam Kabupaten Buton Selatan, Konstitusional”, Uji Materi ini telah digelar pada Tahun 2018, Hal tersebut tercantum dalam laman Resmi MKRI Tanggal 04 Desember 2018.
Kepemilikan Pulau Kakabia oleh Kabupaten Buton Selatan telah tertuang dalam pemekaran Wilayah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara, hal itu tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2014 bahwa, “Penetapan batas wilayah Kabupaten Buton Selatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Buton Selatan.”
pada bukti sejarah dan budaya juga menguatkan beberapa pulau lainnya termasuk pulau Kawikawia atau kata lain Kawi-kawijang dalam data salah satu Dokumen Kolonial Berjudul ‘ MEDEDEELINGEN OVER HET ELIAND SALEIJER ” yang ditulis Oleh H. ED. ENGELHARD tertanggal 10 Agustus 1978, berada di Kabupaten selayar, dalam data NKRI merupakan wilayah Kabupaten Buton Selatan. petikan ini merupakan dukungan dari salah satu saksi yang juga ahli sejarah dan budaya Propinsi Sultra Prof. La Niampe, M, Hum,
Meski , Ketetapan ini telah tertuang dalam Amar Putusan Peradilan Nomor 24/PUU/-XVI/2018 , dimana MK Menyatakan Bahwa Permohonan Bupati Selayar Muh. Basli Ali dalam hal ini sebagai Pemohon I, dan Ketua DPRD Kabupaten Selayar sebagai Pemohon II , bahwa Permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Putusan ini dinyatakan dalam Rapat Musyawarah Hakim bersama Delapan Hakim Konstitusi Pada Rabu 13 Februari 2019, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Rabu, 13 Maret 2019, oleh Sembilan Hakim Konstitusi.
Namun, dikutip dalam Amar Putusan MK Pada poin Uji Materi , Bupati Selayar Muh. Basli Ali bersama Ketua DPRD Mappatunru, menyatakan beberapa Pokok Permohonan diantaranya, bahwa kabupaten Selayar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan , ketetapan ini berdasarkan Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang “ pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi.
Serta , Peraturan Mentri Dalam Negri ( Mendagri ) Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administasi Pulau Kakabia, pada pasal 3 dinyatakan “ Pulau Kakabia dinyatakan masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
Undang – undang inilah yang menguatkan Bupati Selayar terus menginginkan Pulau Kakabia, adik kandung salah satu Anggota DPR RI dari Partai Nasdem asal Sulawesi Selatan Muh. Rapsel Ali yang juga anak mantu dari Wapres Maruf Amin, terus berupaya agar pulau tersebut berada di wilayahnya.
Terkait situasi tersebut , Gubernur Sultra H. Ali Mazi SH bersama Bupati Buton Selatan Arusani tengah menangani sengketa perbatasan ini, gubernur mengakui bahwa persoalan ini telah berlangsung lama dan telah diproses di mahkamah konstitusi, kegiatan ini terangkai dalam Kunjungan Kerja ( kunker ) pekan kemarin, yang dilaksanakan di Empat Kementrian sejak 17 hingga 19 Februari 2021.
Untuk diketahui Potensi Perikanan ekspor ikan laut diwilayah perairan laut Busel kurang lebih mencapai ± 41.168,52 ton, sehingga wajar Kabupaten Buton Selatan merupakan jalur ikan terbesar di Indonesia. Selain itu , terdapat pula potensi budidaya rumput laut yang produksinya mencapai ± 1.258,89 ton. Hal terdapat dalam Data Pemkab Busel yang dihimpun dari Kabupaten Buton tahun 2012.
Wilayah Busel merupakan jalur migrasi ikan terbesar di Indonesia, denganpotensi ekspor ikan laut mencapai kurang lebih 41.168,52 ton. Potensi perikanan tangkap sebesar 58.027,01 ton sedangkan potensi perikanan budidaya didominasi rumput laut dengan produksi sebesar 3.038,52 ton.
Hal ini dapat terlihat bahwa luas wilayah Busel sebagian besar lautan dibandingkan dengan wilayah daratannya. Kondisi ini menjadikan wilayah itu menjadi jalur migrasi ikan terbesar di Indonesia. Potensi ini telah terdata dalam profil Kawasan Konservasi Sultra E-KKP3K Direktorat Konservasi Kawasan Dan Jenis Ikan , Direktorat Jendral Kelautan , Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015.
