Kendari.ST – pemilihan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang di gelar di Hotel Claro didemo masa aksi, aksi tersebut menuntut dibubarkannya prosesi pemilihan Musyawarah wilayah pemilihan ketuaKadin masa bakti 2021 – 2026, demo tersebut berujung ricuh, massa aksi mensambangi hotel claro, Senin (11/01).
Terkait hal itu Ketua Gerakan Muda Nusantara (Gema Nusa) Sultra, Jabar M Top, saat ditemui awak media , berargumen, bahwa menurutnya Lembaga plat merah Kadin Indonesia diduga sarang mafia perdagangan dan perindustrian,hal ini disebabkan fungsi dan wewenang Kadin Nasional dan Daerah merekomendasikan hubungan harmonis antara pengusaha asing dan pemerintah, pengusaha asing dan pengusaha nasional serta pengusaha lokal sehingga terjadi adanya transaksi yang tidak menghasilkan efek positif keberlangsungan hidup masyarakat kecil.
Ia juga menambahkan bahwa, Kadin Sulawesi Tenggara bahkan Kadin Nasional tidak memiliki peran strategis dan ikatan hukum sehingga diduga kuat mampu melahirkan mafia di berbagai bidang dagang dan industri
Jabar sapaan akrabnya melanjutkan “ini beralasan yah, saat musyawarah Kadin Sultra untuk periode ini membebankan kepada figur calon ketua dengan biaya administrasi senilai angka fantastis 500 Juta”
“Sederhananya, orang bodoh mana yang berinfestasi 500 juta untuk lembaga/wadah yg tidak memiliki sumber dana apakah dari APBN atau APBD, namun pengembalian dana tersebut tidak memiliki arah yang jelas”
Jabar menambahkan payung hukum Kadin ini merujuk pada UU No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Ad/Art Kadin tahun 2010 tidak menulis secara gamblang soal besar biaya administrasi caketum
“pertarungan calon ketua kadin sangat mahal untuk tahun ini, memiliki pengawalan ketat kepolisian dan berkeliarannya premanisme di musyawarah pemilihan tersebut”
Dibuktikan hari ini ketika anak-anak bangsa berbicara soal kebenaran dan upaya pengungkapan kejahatan mafia ditubuh kadin namun mendapatkan penghalangan dan intervensi sehingga terjadi tindakan anarkisme dari beberapa kelompok preman dan aparat yang mengakibatkan masa demonstran masuk rumah sakit.
“Saya nilai tindakan represif ini tidak dibenarkan dalam upaya pengendalian massa, pimpinanan kepolisian mesti bertanggung jawab dan menindak para pelaku penganiayaan beberapa orang demonstran”
Kembali iapun menegaskan, bahwa kadin tidak memiliki peran yang strategis perihal keberlangsungan peningkatan perekonomian Indonesia, jadi ini lembaga sia sia dan mesti di bubarkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo, tutup Jabar dengan tegas. (JR).
