SultraToday.co.idISultraIKonut.– Pemerintah Kabupaten (PemKab)) Konawe Utara (Konut) melaksanakan Penandatanganan pakta integritas pokok-pokok pikiran DPRD bersama seluruh Pimpinan OPD konut, kegiatan ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Konut, Kamis, 2 Januari 2025.
Diketahui sebelumnya, pada lampiran Pakta integritas telah di tetapkan pada 30 desember Tahun 2024, namun pelaksanaan penandatangan dilakukan usai pelaksanaan HUT Konut 2 Januari 2025, adapun lampiran pakta integritas, tersebut termaktub bahwa “ Pakta Integritas Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara Tidak Benturan Kepentingan Dengan Perangkat Daerah Dan Penyedia Usulan Tahun 2024.
“ Pada hari Senin Tanggal Tiga Puluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami Dengan Ini Menyatakan Komitmen Untuk mejaga Integritas ,Profesionalisme, Dan Transparasi Dalam Melaksanakan kegiatan Pembahasan Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD,” Kutib Lampiran Pakta Integritas.
Adapun, dalam pakta tersebut ada Enam Point yang disepakati diantaranya
- Menjaga Indepedensi. Tidak menerima atau memberikan tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi keputusan kami dalam POKIR
- Mencegah benturan kepentingan. Tidak menggunakan informasi atau jabatan kami untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan umum.
- Transparasi dan Akuntabilitas. Melaksanakan kegiatan POKIR dengan Transparan dan Terbuka , serta bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan yang kami ambil.
- Kepatuhan terhadap aturan. Mematuhi semua peraturan , norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pokir
- Menjunjung tinggi keadilan. Menjalankan kegiatan POKIR dengan penuh keadilan dan kesetaraan, tanpa diskriminasi atau memihak kepada pihak tertentu.
- Menghormati Pendapat Masyarakat. Mendengarkan dan menghormati aspirasi serta masukan dari masyarakat dalam POKIR, sebagai wakil rakyat yang dipercaya.
Dalam kesempatan lain , Wakil Bupati Konut Abuhaera mengungkapkan penandatanganan pak integritas sebagai bentuk kontrol agar kegiatan pemerintah darah bsa lebih mengarah pada konsep visi misi dan tidak berbeturan dengan kepentingan pihak lainnya.
“ Harapan saya kan itu dari KPK to, pakta integritas dalam rangka pokok pokok pikiran, saya kira ini adalah salah satu jalan yang terrbaik ,kerjasama dengan KPK dengan kami sebagai penyelenggara pemerintahan dan DPR untuk untuk kita saling menjaga supaya dalam mengatasi korupsi ini dapat teratasi dengan bagus , dan menjadi kontrol kami juga , baik di dpr maupun kita dipemerintahan dan di OPD , karena ini dipantau langsung dari KPK,” ujar Abuhaera. (RN).