Sultra. Sultratoday.co.id – Gubernur Sulawesi Tenggara ( Sultra) Ali Mazi SH resmi membuka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021, kegiatan ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra yang dilaksanakan di K-Toz Kendari Square, Jumat, (22 oktober 2021).
Kegiatan bulan inklusi keuangan ini bekerja sama dengan lembaga keuangan dan jasa usaha lainnya, melalui giat Tahunan OJK ini diharapkan jasa industri keuangan bisa memberi informasi kepada masyarakat terkait prodak jasa keuangan dan informasi dunia usaha lainnya.
Dalam sambutannya, Ali Mazi mengungkapkan dampak kebijakan dunia usaha saat ini sangat terganggu akibat bencana non alam Pandemi covid-19, melalui lembaga keuangan diharapkan Stimulus keuangan dapat menjawab tantangan atas ketidakpastian berusaha dan mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi lainnya.
“sampai saat ini sebagian besar negara negara didunia masih berhadapan dengan dampak bencana non alam covid-19, ujar Ali Mazi dalam Sambutannya, Jumat,(22/10)
lebih lanjut, gubernur mengatkan secara nasional saat ini tercatat jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 pada 20 oktober 2021 sebanyak 4.237.201, kasus sembuh sebanyak 4.077.748 (96,2%), kasus meninggal 143.077 (3,4%) dan kasus aktif sebanyak 16.376 (0,4%).
“untuk Daerah Sultra, kasus terkonfirmasi covid-19 sebanyak 20.108, kasus sembuh sebanyak 10,507, kasus meninggal 525, dan kasus suspek tidak ada (sumber:PHEOC Kemenkes RI). Hal ini perlu kita syukuri bersama, karena dengan demikian maka aktivitas ekonomi di masyarakat mulai kembali bergerak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (tetap memakai masker),” ujar gubernur.
bersama hal tersebut Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 antara lain mengalokasikan anggaran untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat, melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain.Selain itu pemda juga mendorong konsumsi kementerian, Lembaga, pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD.Konsumsi ini juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan,ungkap Ali Mazi pula.
” Pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi, menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya,” ujarnya pula.
oleh gubernur menambahkan, bahwa tercatat saat ini Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 tumbuh sebesar 4,21 persen (y-on-y), lebih tinggi dibanding capaian triwulan II-2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,59 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,75 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 132,49 persen.
sementara, untuk Kinerja Perbankan di Sulawesi Tenggara posisi Agustus 2021 masih stabil dan cenderung meningkat di masa pandemic covid-19. Aset perbankan di Sultra tumbuh sebesar 9,89% (yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 6,59% (yoy), dan Kredit tumbuh sebesar 18,06% (yoy).
Untuk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk tabungan tumbuh sebesar 18,63% (yoy), Giro sebesar 2,52% (yoy) dan deposito turun sebesar -10,74% (yoy). selain itu, Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) posisi Agustus 2021, Aset Industri Keuangan Non Bank yaitu Dana Pensiun sebesar 162,03 miliar, modal ventura Rp22,69 milyar (tumbuh 9,51% yoy), dan piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp2,73 triliun (tumbuh 14,97% yoy). Sedangkan jumlah rekening investasi di pasar modal sebanyak 33.220 rekening dengan nilai transaksi saham Rp92,73 milyar (tumbuh 228,99% yoy).
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi kita khususnya di Sulawesi Tenggara telah membaik di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian Pemerintah Daerah berharap sinergitas antar lembaga, stakeholders terkait dan pelaku usaha perlu kita jaga dan ditingkatkan dalam rangka pemerataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk juga akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjangkau oleh layanan keuangan (inklusi keuangan) di berbagai daerah, ungkap Ali Mazi.
olehnya, Gubernur berharap melalui Penyediaan akses terhadap layanan keuangan menjadi penting dilakukan karena hal tersebut berdampak pada perubahan pola konsumsi, investasi, dan mendorong penciptaan peluang ekonomi serta pendapatan bagi masyarakat kurang mampu, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Melalui langkah inklusi keuangan ini diharapkan strategi tersebut dapat bergembang secara masif dan terintegrasi, serta bisa meningkatkan efisiensi ekonomi, dan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan, serta dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan,diharapkan hal juga untuk mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.
“pemerintah Daerah sangat mengapresiasi OJK bersama Industri Jasa Keuangan yang akan menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama bulan Oktober 2021. Ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90 persen di tahun 2024. Inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19”, ujar gubernur pula.
