JAKARTA. Sultratoday.co.id – Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) dan Konsorsium Nasional Pemantau Tambang dan Agraria (KONUTARA) Mendesak Kementrian Perhubungan (KEMENHUB) agar segara mencopot kepala Syabandar KUPP Kelas I Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.
Kordinator Presidium KONUTARA Ujang Hermawan, mengungkapkan , menduga kuat bahwa telah terjadi pungutan liar atau biaya kordinasi yang di lakukan Kepala Syabandar bersama dua Oknum Lainnya.
” Dengan melalui dua Oknum angotanya yang berinisial (SRN) dan (BL) terhadap para penambang Nikel yang berada di Kabupaten Konawe Utara melalui celah penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB), ” ungkap Ujang melalui keterangan releasnya, Senin, (4/9/2023).
lebih lanjut, Ujang mengatakan sebagai pemegang otoritas syabandar KUPP Kelas 1 Molawe, dimana pihaknya sebagai pemegang Otoritas dan pengawasan pelabuhan dan pelayaran, Ia menduga keterlibatannya jelas, Syahbandar merupakan kunci utama atas keluarnya Ore Nikel ilegal dari dalam WIUP PT Antam tbk UBPN Konawe Utara di Blok Mandiodo, jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum HP21N Arnold Ibnu Rasyid , mengungkapkan bahwa dugaan yang dilakukan kepala Syabandar sangat tidak dibenarkan, Ia pun mendesak agar Kemenhub segera mencopot Kepala Syabandar molawe.
” Apa yang di lakukan Syabandar KUPP Kelas I Molawe (CA) hari ini itu sangat tidak di benarkan sehingga kami mendesak Kemenhub RI agar segera mencopot kepala syabandar molawe, ” Ungkap Arnold.
” Saya menegaskan , dalam waktu dekat kami bakal mempresure serta menggelar aksi besar-besaran di Kantor Kemenhub RI, karena kami anggap persoalan ini sangat penting dan krusial dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh Ka Syabandar Molawe, karena menganggu iklim investasi di Konawe Utara,,” Tutur Arnold pula.
