oleh

8 Fraksi Dewan Sultra Beri Catatan, F-Pan Dorong Pemekaran Kepton Nasdem Adem

Sultra.Sultratoday.co.id- Pemandangan umum Delapan Fraksi Dewan perwakilan (DPRD) Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan beberapa catatan pentingnya, pembahasan ini tertuang pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2021,kegiatan ini dilaksanakan diruang Paripurna gedung DPRD Sultra, Senin malam, (27/9).

Disampaikan juru bicara Sarlinda Mokke S.Sos, mengatakan beberapa poin pandangan umum fraksi dewan diantaranya pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan perlunya pengawasan ketat pada pelaksanaan anggaran baik itu diruang lingkup stakeholder dan juga masyarakat, selain itu penyerapan ini juga diharapkan dapat memberi energi positif serta dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.

“percepatan pemekaran propinsi kepulauan buton yang merupakan agenda bersama sebagai pemenuhan hajatan masyarakat kepulauan disultra, dimana syarat UU No 23 tahun 2014 dan daya dukung lainnya telah terpenuhi,” ujar juru bicara Sarlinda Mokke saat menyampaikan pemandangan umum fraksi PAN dalam Raperda APBD-P 2021, senin (27/9).

lebih lanjut, sarlinda mengungkapkan meski pendapatan daerah sultra mengalami trend pertumbuhan positif ditengah mewabahnya pandemi,namun fraksi dewan masih melihat indikasi naiknya jumlah ketimpangan yakni sebesar 0.002 poin.

” fraksi fraksi dalam dewan mengapresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut juga diikuti perbaikan pada beberapa indikator kesejahteraan, antara lain tingkat pengangguran turun dari 4,58 persen menjadi 4,22,serta angka kemiskinan mengalami sedikit perbaikan sebesar 0,004 poin,” ujar Jubir fraksi.

sementara itu, Fraksi Golkar berharap pencapaian dan target dalam penyampaian secara riel dapat sesuai dengan akurasi data yang diprioritaskan utamanya dalam pencapaian pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah.

” lebih memprioritaskan perubahan anggaran yang sangat mendesak untuk tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dari keterpurukan”,kutib Jubir Sarlinda pula.

berdasarkan struktur perubahan anggaran pendapatan daerah,fraksi Demokrat juga mengharapkan agar target pemerintah dapat terealisasi serta mampu memberi inovasi penambahan sumber penerimaan daerah lainnya hal ini dipandang perlu untuk menambah pendapatan daerah.

Diharapkan pula agar komponen pembiayaan daerah dapat terinterprestasi sebagai transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran, atau untuk memanfaatkan surplus sehingga kedepannya pembiayaan daerah menjadi lebih baik dan normal lagi, sebagai alternatif untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah, jelas Fraksi Demokrat melalui juru bicara fraksi dewan dalam sidang pandangan umum.

lebih lanjut, terkait perubahan anggaran Fraksi PDIP juga berharap agar unsur formil dan material prioritas perubahan anggaran dapat terwujud sesuai kesepakatan pada KUA-PPAS perubahan.selain itu F-PDIP mencatat terjadinya penurunan belanja daerah diantaranya belanja pegawai, belanja bunga dan belanja kebutuhan sosial.

” terkait penurunan tersebut kami mohon penjelasannya “, ujar Sarlinda pula.

selain itu, pandangan umum Fraksi PKS juga berharap adanya perbaikan sarana infrastruktur yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat harus disikapi secara serius, perbaikan dampak kerusakan lingkungan dianggap perlu agar perbaikan potensi lainnya dapat memberi sumbangsi PAD bagi pemerintah dan warga sekitar.

pada poin catatan Fraksi Gerindra mengharapkan selain perbaikan sektor parawisata, optimalisasi pendapatan pajak daerah disektor pajak air permukaan harus ditingktkan,fraksi berharap perbaikan sektor ini dapat menambah PAD daerah.

“mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan atas pajak air permukaan yang mengalami penurunan sebesar 18 persen, dan meminta pemda melakukan langkah-langkah terhadap perusahaan yang belum menyetor pajak tersebut,” ungkap Fraksi gerindra.

sementara itu, catatan Fraksi kebangkitan pembangunan nurani rakyat meminta agar penanganan perbaikan ruas jalan provinsi yang rusak berat dapat segera difungsionalkan, fraksi juga berharap perbaikan ini juga masuk dalam platfrom prioritas anggaran 2022.

” untuk tahun anggaran 2022 agar diporsikan anggaran yang besar proporsional untuk perbaikan jalan,sehingga jalan propinsi tidak ada lagi yang rusak berat, kutib jubir.

melihat perbaikan positif ini, Fraksi Nasdem sendiri lebih memberi apresiasi penuh atas atensi pemerintah dalam menangani kebutuhan masyarakat ditengah mewabah pandemi saat ini terutama dibidang kesehatan dan perbaikan ekonomi.

” fraksi nasdem siap mengawal kebijakan pemerintah dalam mewujudkan penyelengaraan pemerintah yang bersih. trasnparan, dan akuntabel. siap mengawal program prioritas pemda, kebijakan pembangunan daerah, demi peningkatan kualitas layanan publik,serta pertumbuhan ekonomi dan ksejahteraan masyarakat,” kutib sarlinda pula.

 

News Feed